Portalterkini.com, – Sultra – Kendari – Perusahaan PT. Babarina Putra Sulung (BPS) bersama PT. Waja Inti Lestari (WIL) dan PT. Wijaya Nickel Nusantara diduga melakukan koorporasi melakukan tindak pidana Serta mall Administrasi. Dan hal itu, di soroti oleh Lembaga Kapitan Sultra. Rabu, 29/12/2021
Menurut salah satu Aktivis mudah itu, Penggiat Lingkungan dan Pertambangan Asrul Rahmani yang juga selaku ketua dari Koalisi Aktivis Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan (KAPITAN SULTRA) saat diwawancarai di salah satu warkop yang di kota Kendari, Asrul membeberkan adanya kegiatan ilegal mining yang diduga dilakukan oleh PT. Waja Inti Lestari.
\”PT. WIL diduga melakukan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah IUP batuan milik PT. Babarina Putra Sulung yang tepatnya Tanjung Babarina di Desa Muara Lapao-pao Kolaka,\” bebernya
masih yang sama, Asrul mengatakan, dalam aktifitasnya PT. Waja Inti Lestari mengambil Ore Nickel di wilayah IUP batuan, dan untuk mengelabui aktifitas ilegalnya Pihak management PT. WIL Menggunakan Jety Tersus Ilegal milik PT. Babarina Putra Sulung dan juga diduga memakai dokumen terbang serta kouta penjualan milik IUP PT. WNN yang berada jauh dari wilayah IUP PT. WIL, tepatnya di Desa Lamokato Pomalaa.\” ucapnya
- Kawal Aspirasi Forum Komunikasi Honorer Aktif, Rombongan Tim DPRD Konawe Temui MenPAN-RB
- RDP Soal Pengumuman P3K, I Made Asmaya: “Semua Aspirasi yang Masuk akan Kita Kawal Bersama”
- DPRD Konawe Menerima Kunker dari Ketua DPRD Morowali, I Made Asmaya: “Potensi Pertanian di Morowali Sangat Menjanjikan”
- Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya Mengucapakan “Selamat Hari Amal Bhakti Ke-79 Kemenag”
- RAKERDA BPD ABUJAPI Sultra Tahun 2024 Berjalan Sukses, Polda Sultra: “Kami Mendukung Untuk Keamanan Industri”
Dalam aktivitas pemuatan Ore Nickel Asrul ketua umum Kapitan Sultra menduga tongkang berkapasitas 7500 MT sandar di jety Tersus ilegal. Namun pada saat mengeluarkan dokumen shipping instruksi dan juga kelengkapan dokumen packing list memakai perusahaan milik PT. WNN sebagai dasar keluarnya Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kolaka.
\” Kok bisa ada tongkang sandar di wilayah Jety Tersus Babarina namun dokumennya keluar di perusahan lain, dan ini sudah tidak sinkron dengan rujukan RKAB dan sangat tendensi merugikan pajak,\” ujar Asrul.
Lanjutnya, Ia mempertanyakan peran dari Syahbandar Kolaka yang seolah tutup mata, dengan pola merugikan seperti begini. Dalam perihal Izin Berlayar sebelum berangkatnya tongkang ke Jety tujuan pemuatan. Khan ada SIB Titik Koordinat Berlayar. Kok bisa Syahbandar kecolongan seperti ini sampai titik koordinat awal pemuatan beralih ke jety PT. WNN.
Tak hanya itu, Asrul mengungkapkan pada media ini bahwa pihaknya akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, dan akan terus mempresur persoalan ini hingga tuntas melalui demonstrasi dalam waktu dekat ini.
Sampai berita di tayangkan, yang bersangkutan belum di konfirmasi, karena jarak dan waktu yang begitu jauh, serta media ini tidak memiliki nomor telfon yang bersangkutan
