Portalterkini.com, – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Lembaga Garda Muda Anoa (GMA) Sultra.Sambangi Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra)terkait Dugaan pengelolaan Dana Desa(DD)Dan CSR yang tidak transparansi. Selasa, 09/08/2022
Ketua GMA Sultra, Ikbal Laribae sebagai Jenderal lapangan dalam orasinya mengatakan kehadirannya di Kejati Sultra ini untuk menyampaikan terkait persoalan yang terjadi di desa torobulu kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan (konsel) terkait beberapa Dugaannya yang ia Nilai tidak lagi prosedural.
\”Perlu saya sampaikan kepada kejaksaan tinggi beberapa persoalan yakni di Desa torobulu terdapat Wisata permandian Gelora Beach yang merupakan milik pribadi kepala desa torobulu namun menurut hasil investigasi kami bahwa pembangunan spot spot wisata seperti kios kios tempat berjualan menggunakan Dana Desa dan di kelola secara pribadi, terlebih lagi lahan tersebut dalam status sengketa kepemilikan lahan,\” ucap Ikbal.
- Kawal Aspirasi Forum Komunikasi Honorer Aktif, Rombongan Tim DPRD Konawe Temui MenPAN-RB
- RDP Soal Pengumuman P3K, I Made Asmaya: “Semua Aspirasi yang Masuk akan Kita Kawal Bersama”
- DPRD Konawe Menerima Kunker dari Ketua DPRD Morowali, I Made Asmaya: “Potensi Pertanian di Morowali Sangat Menjanjikan”
- Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya Mengucapakan “Selamat Hari Amal Bhakti Ke-79 Kemenag”
- RAKERDA BPD ABUJAPI Sultra Tahun 2024 Berjalan Sukses, Polda Sultra: “Kami Mendukung Untuk Keamanan Industri”
Tak hanya itu, Iapun mempertanyakan Anggaran Dana Desa Torobulu (DD) yang di kelola kurang lebih 1 Milyar keatas namun faktanya pembangunan infrastruktur sama sekali tak terlihat oleh masyarakat terlebih persoalan pengelolaan Dana Corporate of resposibiliti (CSR) dari perusahaan PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) pihaknya menduga bahwa dana CSR itu di kelola secara tertutup tanpa memperlihatkan data jelas berapa jumlah total dana CSR itu yg diterima dari perusahaan.
\”Tentunya Anggaran kurang lebih 1 Milyar yang di kelola Desa Torobulu sudah dapat kita melihat pembangunan infrastruktur memadai di desa tersebut tapi tidak demikian, apa lagi bicara CSR masyarakat ada beberapa data yang kami pegang menurut saya ketidak adannya keterbukaan pengelolaan. Bahkan potongan 10-30 persen tersebut menimbulkan pertanyaan buat masyarakat. Pungkas Ikbal.
Sampai berita ini turunkan, media belum menkonfirmasi kepada pihak – pihak terkait. Tetapi media ini akan berupaya melakukan konfirmasi agar berita selanjutnya dapat berimbang.
